Rapat perdana Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) diwarnai sejumlah kritikan dari para anggota Komisi X DPR. Pasalnya dalam program kerja 100 hari yang diungkapkan Mendiknas masih merupakan kebijakan lama dengan lapisan baru.

“Dari delapan program kerja, satu sampai tiga yang ditawarkan merupakan barang lama dengan bungkus baru,” ujar Hari Akhmadi (F-PDI Perjuangan) saat Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Mendiknas M. Nuh yang dipimpin H. Mahyuddin NS, Rabu (11/11).

Adapun yang dimaksud Hari barang lama dengan bungkus baru adalah terkait penyediaan internet secara massal di sekolah, penguatan kemampuan kepala dan pengawas sekolah, dan pemberian beasiswa Perguruan Tinggi Negeri untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu.

Sedangkan kelima program lainnya dinilai Hari sebagai barang baru yang kemudian hari nanti hanya menjadi dokumen karena sifatnya berupa kebijakan. Kelima program tersebut adalah Penyusunan kebijakan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil, penyusunan dan penyempurnaan Renstra 2010-2014, Pengembangan budaya dan karakter bangsa, Pengembangan Metodologi Pembelajaran dan Pengembangan Enterpreneurship.

Ia juga mengingatkan menteri pendidikan baru untuk mengutamakan nasib guru honorer dan guru bantu yang rencananya akan dituntaskan di tahun 2009. “lebih baik jika masalah itu jd program utama,” ujarnya.

Hari juga menyinggung penyediaan internet secara massal, mengingat pada menteri sebelumnya masih ada tunggakan utang internet milyaran rupiah. Oleh sebab itu, dirinya meminta agar menteri baru dapat menuntaskannya terlebih dahulu.

Senada diungkapkan Angelina Sondakh (F-PD) yang meminta untuk mengkaji lebih lanjut jaringannya supaya prasarana pendukung seperti computer yang telah disipakan tidak menjadi barang mangkrak.

Akbar Zulfakar (F-PKS) pun menilai program kerja 100 hari yang ditawarkan belum memberi gambaran secara konkrit sehingga belum dapat dikatakan sebagai program besar. 

“Dari delapan program pada 100 hari kerja harus selain harus ada indikatornya juga masih terfokus pada orang-orang yang sudah sekolah bagaimana dengan penuntasan yang wajib mendapatkan pendidikan,” tanyanya.

Sementara dihadapan Anggota Komisi X, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh menjelaskan bahwa program kerja 100 hari ditargetkan selesai pada Januari 2010.